Ringkasan Jawaban Singkat
Hadits ini melarang menyewakan tanah dengan imbalan tertentu (seperti sepertiga atau seperempat hasil), dan memerintahkan agar pemilik tanah mengolahnya sendiri atau memberikannya kepada saudaranya untuk diolah tanpa imbalan. Para ulama berbeda pendapat: sebagian memahami larangan ini bersifat mutlak, sebagian memahaminya sebagai larangan yang bertujuan menghindari perselisihan, dan jumhur ulama membolehkan sewa tanah dengan syarat bebas dari gharar (ketidakjelasan). Yang paling kuat menurut dalil adalah pendapat jumhur yang membolehkan muamalah tanah dengan cara yang jelas dan adil, sementara larangan dalam hadits dipahami dalam konteks tertentu.
Rujukan Ulama & Dalil
Ayat Al-Qur'an yang relevan:
QS. Al-Baqarah [2]: 275
وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰواۗ
Terjemahan: "Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba."
Hadits terkait:
Hadits ini diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu 'anhu, dicatat oleh Imam An-Nasa'i dalam Sunan-nya, Kitab Pertanian, Bab tentang larangan menyewakan tanah dengan sepertiga dan seperempat. Imam Muslim juga meriwayatkan hadits serupa dalam Shahih-nya dengan lafaz yang semakna.
Kaitan dengan ulama:
- Imam An-Nawawi dalam Syarah Shahih Muslim menjelaskan bahwa para ulama berbeda pendapat tentang makna larangan ini.
- Ibnu Hajar al-Asqalani dalam Fathul Bari membahas panjang lebar perbedaan riwayat dan pemahaman hadits ini.
- Ibn Qayyim al-Jawziyyah dalam kitabnya membahas hikmah larangan muzara'ah dan musaqah.
- Imam asy-Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal memiliki pandangan yang perlu ditelusuri dalam kitab-kitab mereka.
Penjelasan Rinci
Makna umum hadits:
Hadits ini berbicara tentang muamalah tanah. Nabi ﷺ memerintahkan pemilik tanah untuk:
- Mengolah tanahnya sendiri, atau
- Memberikannya kepada saudaranya (sesama Muslim) untuk diolah tanpa memungut imbalan sewa.
Larangan "jangan menyewakannya kepada saudaranya" dalam konteks ini menurut sebagian ulama merujuk pada praktik muzara'ah (bagi hasil) dengan ketentuan yang tidak jelas, seperti sepertiga atau seperempat hasil tanpa kejelasan akad.
Pemahaman para ulama dalam daftar:
Pendapat pertama — larangan bersifat mutlak (zhahir hadits):
Sebagian ulama seperti Atha' bin Abi Rabah dan Tawus bin Kaysan memahami larangan ini secara mutlak, yaitu tidak boleh menyewakan tanah pertanian dengan imbalan apapun. Mereka berpegang pada zhahir hadits Jabir ini. Imam An-Nasa'i sendiri memasukkan hadits ini dalam bab yang menunjukkan adanya larangan.
Pendapat kedua — larangan bersifat kondisional (karena menghindari perselisihan):
Imam asy-Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal — sebagaimana dijelaskan dalam kitab-kitab mereka dan dinukil oleh Ibnu Hajar dan An-Nawawi — memahami bahwa larangan ini bukan larangan mutlak, melainkan larangan yang bertujuan menghindari perselisihan dan ketidakjelasan dalam akad. Dalilnya adalah hadits-hadits lain yang menunjukkan Nabi ﷺ sendiri pernah melakukan muamalah tanah dengan bagi hasil, seperti hadits tentang Khaibar.
Pendapat ketiga — jumhur membolehkan dengan syarat:
Jumhur ulama (mayoritas) dari kalangan fuqaha termasuk Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam asy-Syafi'i, dan Imam Ahmad bin Hanbal — sebagaimana dijelaskan dalam kitab-kitab fiqih mereka — membolehkan menyewakan tanah pertanian dengan imbalan yang jelas (uang atau hasil yang ditentukan), selama akadnya jelas dan tidak mengandung gharar (ketidakjelasan) yang bisa menimbulkan perselisihan.
Tarjih (pendapat yang paling kuat):
Yang paling kuat menurut dalil adalah pendapat jumhur yang membolehkan muamalah tanah dengan akad yang jelas dan adil. Larangan dalam hadits Jabir ini dipahami sebagai larangan terhadap praktik muzara'ah dengan ketentuan yang tidak jelas atau yang mengandung unsur ketidakadilan, bukan larangan mutlak terhadap semua bentuk sewa tanah. Dalilnya:
- QS. Al-Baqarah [2]: 275 yang menghalalkan jual beli secara umum.
- Hadits-hadits lain yang menunjukkan Nabi ﷺ bermuamalah dengan tanah Khaibar secara bagi hasil.
- Kaidah fiqih: "Al-ashlu fil mu'amalati al-ibahah" (hukum asal dalam muamalah adalah boleh).
Imam An-Nawawi dalam Syarah Shahih Muslim menyimpulkan bahwa para ulama telah bersepakat bahwa muzara'ah dan menyewakan tanah dengan imbalan yang jelas adalah boleh, dan mereka hanya berbeda pendapat dalam detailnya.
Story Telling
Dikisahkan bahwa Jabir bin Abdullah radhiyallahu 'anhu — sahabat yang meriwayatkan hadits ini — pernah ditanya tentang menyewakan tanah. Beliau menjawab dengan hadits ini. Namun, dalam riwayat lain, Jabir juga menyebutkan bahwa Nabi ﷺ pernah memberikan tanah Khaibar kepada para sahabat dengan sistem bagi hasil (muzara'ah). Ini menunjukkan bahwa larangan dalam hadits ini tidak bersifat mutlak, melainkan terkait dengan kondisi tertentu yang mengandung ketidakjelasan atau ketidakadilan.
Ibnu Hajar al-Asqalani dalam Fathul Bari menyebutkan bahwa para ulama salaf seperti Sa'id bin al-Musayyib dan Al-Hasan al-Bashri juga membahas masalah ini dengan pendekatan yang mempertimbangkan maslahat dan menghindari perselisihan di antara kaum Muslimin.
Kesimpulan Praktis
- Boleh menyewakan tanah dengan imbalan yang jelas (uang atau hasil yang ditentukan), selama akadnya transparan dan tidak mengandung gharar.
- Hindari muzara'ah dengan ketentuan tidak jelas seperti "sepertiga" atau "seperempat" tanpa kejelasan akad, karena bisa menimbulkan perselisihan.
- Utamakan tolong-menolong sesama Muslim dalam mengolah tanah, sebagaimana anjuran Nabi ﷺ untuk memberikan tanah kepada saudara untuk diolah.
- Konsultasikan dengan ulama terpercaya jika ada keraguan dalam akad muamalah tanah, karena masalah ini memiliki detail fiqih yang perlu dipahami dengan baik.
- Jaga keadilan dan kejelasan dalam setiap muamalah, karena Islam mengajarkan transparansi dan menghindari perselisihan.
Semoga Allah memberi kita taufik untuk mengikuti petunjuk Al-Qur'an, sunnah Nabi ﷺ, dan pemahaman para ulama Ahlus Sunnah.
