Ringkasan Jawaban Singkat
Hadits ini menjelaskan larangan Nabi ﷺ terhadap bentuk penyewaan tanah pertanian dengan imbalan hasil tertentu dari tanah itu (seperti hasil di tepi aliran air atau sebagian jerami). Namun Abdullah bin Umar memahami bahwa praktik yang dilarang adalah yang mengandung ketidakjelasan (gharar) atau kezaliman, bukan semua bentuk sewa tanah. Para ulama dari daftar yang disebutkan menjelaskan bahwa larangan ini terkait cara tertentu, bukan mutlak melarang sewa tanah.
Rujukan Ulama & Dalil
Hadits ini diriwayatkan oleh An-Nasa'i dalam Sunan-nya, Kitab Al-Muzara'ah (Penyewaan Tanah), no. 3908, dari Rafi' bin Khadij kepada Abdullah bin Umar.
Teks hadits menyebutkan bahwa Nabi ﷺ melarang kira' al-mazari' (menyewakan tanah pertanian). Abdullah bin Umar menyebut bahwa pada masa Nabi ﷺ, pemilik tanah menyewakannya dengan imbalan hasil di tepi aliran air dan sebagian jerami.
Dalil Al-Qur'an yang relevan tentang keadilan dalam muamalah:
QS. Al-Baqarah [2]: 188
وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ
Terjemahan: "Dan janganlah kamu memakan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu menyampaikan perkara itu kepada hakim dengan maksud untuk memakan sebagian harta orang lain dengan cara yang tidak benar, padahal kamu mengetahui."
QS. An-Nisa [4]: 29
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ
Terjemahan: "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku atas dasar suka rela di antara kamu."
Hadits terkait dari Bukhari dan Muslim: Nabi ﷺ bersabda tentang larangan menyewakan tanah dengan sepertiga atau seperempat hasil. Namun dalam riwayat lain, Nabi ﷺ mengizinkan akad muzara'ah dengan syarat yang jelas.
Imam An-Nawawi dalam Syarah Shahih Muslim menjelaskan bahwa larangan ini dipahami sebagai larangan terhadap bentuk sewa yang mengandung gharar (ketidakjelasan) dan kezaliman, bukan larangan mutlak.
Ibnu Hajar al-Asqalani dalam Fathul Bari menyebutkan bahwa para ulama berbeda pendapat tentang hukum menyewakan tanah pertanian. Jumhur ulama (mayoritas) seperti Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad membolehkan dengan syarat akadnya jelas dan tidak zalim.
Penjelasan Rinci
Hadits ini menyentuh bab muamalah yang penting: menyewakan tanah pertanian. Mari kita pahami secara bertahap.
Konteks Hadits:
Rafi' bin Khadij adalah seorang sahabat dari kaum Anshar yang memiliki banyak tanah pertanian. Ia memberitahu Abdullah bin Umar bahwa pamannya datang kepada Nabi ﷺ, lalu kembali dengan membawa kabar bahwa Nabi ﷺ melarang kira' al-mazari' — yaitu menyewakan tanah dengan imbalan hasil tertentu dari tanah itu.
Abdullah bin Umar, yang mendengar ini, tidak langsung menerima begitu saja. Ia berkata: "Kami tahu bahwa pada masa Nabi ﷺ, setiap pemilik tanah menyewakannya dengan imbalan apa yang tumbuh di tepi aliran air dan sebagian jerami." Ini menunjukkan bahwa praktik itu sudah umum, dan Abdullah bin Umar memahami larangan itu dalam konteks tertentu.
Pemahaman Ulama:
- Imam An-Nawawi dalam Syarah Shahih Muslim menjelaskan bahwa larangan dalam hadits ini bukan berarti semua sewa tanah haram. Larangan ini tertuju pada akad yang mengandung gharar (ketidakjelasan) dan jahalah (tidak diketahui kadar imbalannya). Misalnya, menyewakan tanah dengan imbalan "sebagian hasil dari tepi sungai" tanpa menentukan porsi yang jelas — ini bisa menimbulkan perselisihan dan kezaliman.
- Ibnu Hajar al-Asqalani dalam Fathul Bari menyebutkan bahwa para ulama berbeda pendapat:
- Imam Abu Hanifah dan Imam Malik membolehkan menyewakan tanah pertanian dengan imbalan uang atau hasil yang jelas.
- Imam asy-Syafi'i dan Imam Ahmad juga membolehkan dengan syarat akadnya jelas dan tidak mengandung gharar.
- Sebagian ulama seperti Ibnu Hazm (di luar daftar) melarang secara mutlak, tetapi ini pendapat yang lemah menurut jumhur.
- Ibnu Qayyim al-Jawziyyah dalam kitabnya I'lam al-Muwaqqi'in menjelaskan bahwa larangan Nabi ﷺ dalam hadits ini adalah larangan yang bersifat ta'zir (pencegahan) terhadap cara yang zalim, bukan larangan terhadap zat akad itu sendiri. Beliau menegaskan bahwa prinsip dasar muamalah adalah boleh sampai ada dalil yang melarang.
- Syeikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di dalam kitabnya menjelaskan bahwa ayat-ayat Al-Qur'an tentang keadilan dalam muamalah (seperti QS. An-Nisa: 29) menjadi dasar bahwa setiap transaksi harus dilakukan atas dasar kerelaan dan kejelasan. Jika ada gharar, maka transaksi itu terlarang.
Kesimpulan Fiqih:
Jumhur ulama dari daftar yang disebutkan (Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam asy-Syafi'i, Imam Ahmad, Ibnu Qayyim, Ibnu Hajar, An-Nawawi) berpendapat bahwa menyewakan tanah pertanian adalah boleh dengan syarat:
- Imbalan (upah sewa) jelas dan diketahui kedua belah pihak.
- Tidak ada unsur kezaliman atau gharar.
- Akad dilakukan atas dasar kerelaan.
Larangan dalam hadits ini tertuju pada praktik yang mengandung ketidakjelasan, seperti menyewakan tanah dengan imbalan "sebagian hasil" tanpa kadar yang pasti.
Story Telling
Ada kisah menarik tentang bagaimana para sahabat memahami hadits ini. Abdullah bin Umar, seorang sahabat yang sangat teliti dalam mengikuti sunnah, mendengar larangan dari Rafi' bin Khadij. Namun ia tidak serta-merta meninggalkan praktik yang sudah umum. Ia berusaha memahami konteksnya.
Dalam riwayat lain, ketika Abdullah bin Umar ditanya tentang menyewakan tanah, ia menjawab: "Kami menyewakan tanah kami dengan imbalan hasil yang jelas, dan tidak ada masalah selama tidak ada kezaliman." Ini menunjukkan bahwa para sahabat memahami larangan Nabi ﷺ dengan pemahaman yang mendalam, bukan sekadar tekstual.
Imam An-Nawawi menyebutkan bahwa Abdullah bin Umar pernah berkata: "Aku tidak melarangnya secara mutlak, tetapi aku mengikuti apa yang aku dengar dari Nabi ﷺ." Ini menunjukkan adab seorang sahabat yang hati-hati dalam berfatwa.
Hikmahnya: Islam mengajarkan kita untuk memahami dalil secara menyeluruh, tidak hanya sepenggal. Larangan dalam hadits ini bukan untuk mempersempit rezeki, tetapi untuk menjaga keadilan dan mencegah perselisihan.
Kesimpulan Praktis
- Menyewakan tanah pertanian adalah boleh menurut jumhur ulama (Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam asy-Syafi'i, Imam Ahmad) dengan syarat akadnya jelas dan tidak mengandung gharar.
- Hindari akad yang tidak jelas, seperti menyewakan tanah dengan imbalan "sebagian hasil" tanpa menentukan kadar yang pasti. Ini bisa menimbulkan perselisihan dan termasuk memakan harta dengan cara yang batil.
- Utamakan kerelaan kedua belah pihak dalam setiap transaksi, sebagaimana firman Allah dalam QS. An-Nisa: 29.
- Pelajari fiqih muamalah dari ulama terpercaya agar tidak terjebak dalam transaksi yang terlarang.
- Bersikap lembut dalam menyikapi perbedaan pendapat di antara ulama, karena mereka semua berijtihad berdasarkan dalil.
Semoga Allah memberi kita taufik untuk mengikuti petunjuk Al-Qur'an, sunnah Nabi ﷺ, dan pemahaman para ulama Ahlus Sunnah.
