Ringkasan Jawaban Singkat
Hadits ini menceritakan bahwa sebagian penduduk Syam menawarkan kepada Khalifah Umar bin al-Khaththab untuk mengeluarkan zakat atas harta, kuda, dan budak yang mereka miliki sebagai bentuk penyucian. Umar tidak langsung memutuskan, melainkan bermusyawarah dengan para sahabat Nabi ﷺ, dan Ali bin Abi Thalib menyetujuinya dengan syarat agar hal itu tidak berubah menjadi pungutan tetap (pajak) yang memberatkan generasi setelahnya. Hadits ini mengajarkan pentingnya musyawarah, kehati-hatian dalam menetapkan aturan baru, dan menjaga agar ibadah sukarela tidak berubah menjadi kewajiban yang memberatkan.
Rujukan Ulama & Dalil
Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam Musnad-nya, dari jalur Abdurrahman bin Mahdi, dari Sufyan (ats-Tsauri), dari Abu Ishaq, dari Haritsah. Kedua perawi utama dalam sanad ini — Abdurrahman bin Mahdi dan Sufyan ats-Tsauri — termasuk ulama yang tercantum dalam daftar rujukan.
Adapun dalil Al-Qur'an yang berkaitan dengan prinsip musyawarah, Allah ﷻ berfirman:
وَٱلَّذِينَ ٱسْتَجَابُوا۟ لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا۟ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَٰهُمْ يُنفِقُونَ
QS. Asy-Syura [42]: 38
"Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang Kami berikan kepada mereka."
Ayat ini menunjukkan bahwa musyawarah adalah prinsip yang dipuji dalam Islam, dan hal ini dipraktikkan langsung oleh Umar bin al-Khaththab dalam hadits di atas.
Adapun terkait zakat harta yang berupa kuda dan budak (raqiq), perlu diketahui bahwa para ulama berbeda pendapat. Imam Abu Hanifah dan Imam asy-Syafi'i berpendapat bahwa kuda tidak wajib dizakati kecuali jika diperdagangkan. Imam Malik berpendapat bahwa kuda yang dipelihara untuk keperluan tertentu bisa dizakati. Imam Ahmad bin Hanbal memiliki riwayat yang menunjukkan tidak ada zakat pada kuda kecuali zakat perdagangan. Hadits ini menunjukkan bahwa zakat yang dimaksud oleh penduduk Syam bersifat sukarela (tathawwu'), bukan kewajiban yang ditetapkan syariat.
Penjelasan Rinci
Hadits ini mengandung beberapa pelajaran penting yang dijelaskan oleh para ulama dalam daftar rujukan:
Pertama: Prinsip Musyawarah dalam Kepemimpinan
Umar bin al-Khaththab radhiyallahu 'anhu tidak memutuskan perkara ini sendirian. Beliau berkonsultasi dengan para sahabat Nabi ﷺ. Ini sejalan dengan firman Allah dalam QS. Asy-Syura [42]: 38. Ibn Katsir dalam tafsirnya menjelaskan bahwa ayat ini memuji orang-orang yang bermusyawarah dalam urusan mereka, dan bahwa Nabi ﷺ sendiri biasa bermusyawarah dengan para sahabatnya dalam perkara-perkara penting. Ibn Taymiyyah juga menegaskan pentingnya syura dalam pemerintahan dan pengambilan keputusan.
Kedua: Kehati-hatian Umar dalam Menetapkan Aturan Baru
Umar berkata: "Apa yang tidak dilakukan oleh dua pendahuluku (Abu Bakar dan Nabi ﷺ), aku pun tidak akan melakukannya." Ini menunjukkan kehati-hatian beliau dalam beribadah dan menetapkan aturan. Ibn Qayyim al-Jawziyyah dalam kitabnya menjelaskan bahwa prinsip dasar ibadah adalah tauqifiyyah (terbatas pada dalil). Beliau menegaskan bahwa menetapkan kewajiban baru dalam agama tanpa dalil adalah bentuk bid'ah. Umar sangat memahami hal ini, sehingga beliau enggan menetapkan sesuatu yang tidak ditetapkan oleh Nabi ﷺ dan Abu Bakar.
Ketiga: Pendapat Ali bin Abi Thalib
Ali radhiyallahu 'anhu menyetujui gagasan tersebut dengan syarat: "Itu baik, asalkan tidak menjadi jizyah (pajak) yang tetap yang diambil dari mereka setelahmu." Ini menunjukkan pemahaman Ali yang mendalam tentang bahaya menetapkan aturan yang bisa berubah menjadi kewajiban permanen. Ibn Rajab al-Hanbali dalam kitabnya menjelaskan bahwa para salaf sangat berhati-hati dalam menerima amalan tambahan yang bisa berubah menjadi kewajiban. Imam an-Nawawi juga menekankan prinsip serupa dalam syarahnya terhadap hadits-hadits tentang kehati-hatian dalam beragama.
Keempat: Zakat sebagai Penyucian
Penduduk Syam menyebut zakat sebagai "zakat dan thahur" (penyucian). Ini sesuai dengan firman Allah dalam QS. At-Taubah [9]: 103:
خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا
"Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka."
Ibn Katsir menjelaskan bahwa zakat membersihkan jiwa dari sifat kikir dan membersihkan harta dari hak orang lain.
Kelima: Perbedaan Pendapat tentang Zakat Kuda dan Budak
Para ulama dalam daftar rujukan berbeda pendapat:
- Imam Abu Hanifah: Tidak ada zakat pada kuda kecuali kuda yang diperdagangkan.
- Imam Malik: Ada zakat pada kuda dalam kondisi tertentu.
- Imam asy-Syafi'i: Tidak ada zakat pada kuda kecuali untuk perdagangan.
- Imam Ahmad bin Hanbal: Tidak ada zakat pada kuda kecuali jika diperdagangkan.
Adapun budak (raqiq), mayoritas ulama sepakat tidak ada zakat pada budak yang digunakan untuk keperluan pribadi, tetapi ada zakat jika diperdagangkan. Ibn Qudamah (dalam daftar sebagai ulama Hanbali) menjelaskan bahwa harta yang wajib dizakati adalah harta yang berkembang (namā') dan memenuhi syarat nishab.
Yang paling kuat dalam masalah ini adalah pendapat jumhur ulama bahwa kuda dan budak yang tidak diperdagangkan tidak wajib dizakati, karena tidak ada dalil shahih yang menetapkan kewajiban zakat atas keduanya. Hadits ini justru menunjukkan bahwa zakat yang ditawarkan bersifat sukarela, bukan kewajiban.
Story Telling
Dikisahkan bahwa pada masa pemerintahan Umar bin al-Khaththab, datanglah beberapa orang dari Syam — wilayah yang baru dibebaskan dan penduduknya banyak memiliki harta, kuda, dan budak. Mereka datang dengan niat baik: ingin menyucikan harta mereka dengan zakat. Namun Umar, dengan sifat wara' (kehati-hatian) yang terkenal, tidak langsung menerima tawaran itu. Beliau mengingat bahwa Nabi ﷺ dan Abu Bakar tidak pernah menetapkan kewajiban zakat atas harta semacam itu.
Umar kemudian mengumpulkan para sahabat Nabi ﷺ yang masih hidup, termasuk Ali bin Abi Thalib. Dalam musyawarah itu, Ali memberikan pendapat yang bijak: menerima tawaran itu baik, tetapi harus dipastikan tidak menjadi beban tetap bagi generasi setelahnya. Ini menunjukkan bahwa para sahabat sangat memahami prinsip keadilan dan tidak ingin memberatkan umat dengan aturan yang tidak ditetapkan syariat.
Kisah ini mengingatkan kita pada sikap para salaf yang selalu berhati-hati dalam beragama. Al-Hasan al-Bashri pernah berkata bahwa seorang mukmin adalah orang yang takut kepada Allah dalam setiap urusannya, termasuk dalam hal ibadah. Fudail bin 'Iyadh juga menekankan pentingnya mengikuti sunnah dan menjauhi perkara yang tidak ada contohnya dari Nabi ﷺ.
Kesimpulan Praktis
- Bermusyawarahlah dalam urusan penting. Seperti Umar yang berkonsultasi dengan para sahabat, kita pun hendaknya bermusyawarah dalam mengambil keputusan, terutama yang menyangkut kepentingan banyak orang.
- Berhati-hatilah dalam menetapkan aturan baru dalam agama. Prinsip ibadah adalah tauqifiyyah — menunggu dalil. Jangan menambah atau mengurangi syariat berdasarkan pendapat pribadi.
- Zakat adalah penyucian harta dan jiwa. Jika kita memiliki harta yang wajib dizakati, tunaikanlah dengan ikhlas. Jika ada harta yang tidak wajib dizakati, kita boleh bersedekah secara sukarela tanpa menganggapnya sebagai kewajiban.
- Jangan memberatkan generasi setelah kita. Ali mengingatkan agar amalan sukarela tidak berubah menjadi beban tetap. Ini pelajaran bagi kita dalam membuat kebijakan atau aturan, agar tidak menimbulkan kesulitan bagi orang lain di kemudian hari.
- Rujuklah kepada ulama dalam masalah fiqih. Perbedaan pendapat tentang zakat kuda dan budak menunjukkan bahwa kita perlu merujuk kepada ulama yang terpercaya untuk memahami hukum Islam dengan benar.
Semoga Allah memberi kita taufik untuk mengikuti petunjuk Al-Qur'an, sunnah Nabi ﷺ, dan pemahaman para ulama Ahlus Sunnah.
